Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, La Nyalla Mattalitti, bersama tiga anggota DPD asal Aceh yaitu Abdullah Puteh, Sudirman, dan M. Fadhil Rahmi mengunjungi Universitas Syiah Kuala untuk menjaring aspirasi khususnya di bidang pendidikan dan pembangunan. Rombongan ini disambut oleh Rektor Unsyiah Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng di Balai Senat Unsyiah, Kamis (2/1).

Pertemuan ini menghadirkan sejumlah tokoh pendidikan Aceh, di antaranya anggota senat Unsyiah, rektor Universitas Teuku Umar, wakil rektor dan mantan rektor UIN Ar Raniry.

Lanyalla mengatakan, kunjungan kerja DPD ke Aceh dalam rangka untuk menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung pembangunan di Aceh. Ia menilai di tengah persaingan global sebuah negara harus melakukan kondolidasi dan kolabarasi semua elemen kekuatan negara. Di mana salah satunya adalah kalangan akademisi atau perguruan tinggi.

“Masukan konstruktif dari kajian-kajian akademik sangat diperlukan dalam mengawal kebijakan sekaligus rencana kebijakan pemerintah. Tentu dalam kacamata yang komplek dan komprehensif,” ucapnya.

Untuk itulah, La Nyalla berharap pertemuan ini bisa menghasilkan masukan dan gagasan yang konstruktif demi percepatan pembangunan, terutama di bidang pendidikan. Apalagi posisi pemerintah sebagai pelayan lapisan masyarakat memiliki kepentingan dan pemahaman yang berbeda-beda. Maka harus dikawal dengan pendekatan yang kompleks dan komprehensif. Tidak bisa dari satu sudut pandang, tetapi harus multi dinamika.

“Saya sangat percaya Unsyiah dan UIN An-Raniry sebagai kampus yang sudah sangat berumur dan memiliki sejarah panjang, mampu melakukan hal itu. Apalagi pemerintah Aceh telah membuka pintu bagi perguruan tinggi untuk melakukan kolaborasi demi percepatan pembangunan di Aceh,” ucapnya.

Rektor Unsyiah mengatakan, dirinya sangat menyambut baik pertemuan yang bertajuk silaturahim ini. Unsyiah berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya percepatan pembangunan dan mengubah dunia pendidikan untuk lebih baik.

Pada kesempatan tersebut, Rektor menyampaikan sejumlah pencapaian penting Unsyiah selama ini.  Selain itu,  Rektor juga menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait dana otonomi khusus.  Di mana selama ini Pemerintah Pusat melalui Mendagri telah membuat peraturan, bahwa Pemerintah Aceh tidak boleh memberikan dana atau hibah kepada instansi vertical, yang dalam hal ini Unsyiah salah satunya.

“Maka hari ini walaupun dana otsus Aceh itu besar, Unsyiah tidak mendapatkannya.  Untuk itu kami harap Ketua DPD dapat menyampaikan hal ini kepada Pemerintah Pusat, sehingga peraturan tersebut dapat diubah,” ucap Rektor.